Rini Suparmiati

Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila dasar Pembentuk Karakter Bangsa

OPTIMALISASI HUKUM DALAM BUDAYA DEMOKRASI 10 Juni 2012

Filed under: Galery — rinisuparmiati @ 11:01 am

Optimalisasi hukum dalam budaya demokrasi merupakan suatu upaya untuk membawa bangsa dan Negara menuju budaya demokrasi yang mampu membawa kesejahteraan,kedamain, keamanan dan keadilan melalui hukum dan aparat-aparat hukum di Negara tersebut.

Hukum serta aparat-aparat di dalamnya sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan Negara ke depannya. Kesejahteraan, keadilan, keamanan bangsa serta Negara sangat dipengaruhi oleh tegak atau tidaknya suatu hukum di Negara tersebut.

Untuk mengenal dan mamahami apa itu hukum. Berikut pengertian hukum dari segi etimologi dan pakar hukum. Bila dilihat dari segi etimologi hukum bisa diartikan sebagai berikut:

.

  1. Ius

Kata ius (Latin) berarti hukum, berasal dari bahasa latin “Iubere” artinya mengatur atau memerintah. Perkataan mengatur dan memrintah itu mengandung dan berpangkal pokok pada kewibawaan. [1]

Selanjutnya istilah Ius bertalian erat dengan “iustitia” atau keadilan. Pada jaman dulu bagi orang Yunani iustitia adalah dewi keadilan yang dilambangkan sebagai seorang wanita dengan kedua matanya tertutup dengan tangan kirinya memegang neraca dan tangan kanan memegang sebuah pedang. Adapun lambang tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

–       Kedua mata tertutup

Ini berarti bahwa di dalam mencari keadilan tidak boleh membedakan terhadap si pelaku. Apakah ia kaya, miskin, mempunyai kedudukan tinggi atau rendah. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa di dalam menacari keadilan tidak boleh pandang bulu.

–       Neraca

Ini melambangkan keadilan. Dalam mencari dan menerapkan keadilan harus ada kesamaan atau sama beratnya.

–       Pedang

Adalah lambing dari keadilan yang mengejar kejahatan dengan suatu hukum bertalian erat dengan keadilan (Iustitia) yang mempunyai tiga unsure: wibawa, keadilan dan tata kedamaian.( Soeroso.pengantar ilmu hukum.jakarta.2006:sinar grafika. Hal.25-26)

Bila dilihat dari segi etimologi hukum dalam mencari keadilan tidak boleh pandang bulu, harus ada kesamaan atau sama beratnya antara setiap warga Negara dan hukum dalam mencari keadilan harus mampu mengejar kejahatan dimanapun dengan suatu hukum, jadi dari segi etimologi dapat disimpulkan bahwa Ius yang berarti hukum bertalian erat dengan keadilan (iustitia) yang mempunyai tiga unsure: wibawa, keadilan dan tata kedamaian.[2]

Diatas adalah pengertian hukum dilihat dari segi etimologi. Beriku pengertian hukum dari pakar hukum yaitu prof. paul schloten.

Untuk mengerti tentang hukum  tidak dapat dipisahkan dengan paham tentang kedudukan manusia di dalam masyarakat, individu maupun masyarakt hukum harus memperhatikan kedua-duanya, kepentingan individu dirumuskan dalam adanya hak-hak asasi manusia, yakni hak hidup, hak milik, hak kebebasan berpendapat  (kebebasan berfikir, kebebasan untuk mencipta dan sebagainya), dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang baik adalah hukum yang mempertimbangkan individu dan masyarakat.[3]

Dari pengertian hukum diatas bahwa hukum diciptakan untuk mencari sebuah keadilan, kedamaian dalam suatu Negara melalui perlengakapn Negara, aparat-aparat hukum.negara tersebut, yang dimana aparat hukum tersebut harus mengejar kejahatan demi keadilan dengan tidak pandang bulu dan sama rata serta hukum tersebut harus mempertimbangkan antara individu dan masyarakat. Jangan sampai dalam sebuah Negara hukum itu hanya mementingkan kepentingan individu, karena bila seperti itu keseimbangan kedamaian kesejahteraan bangsa dan Negara tidak akan seimbang.

Uarain diatas menjadi sebuah gambaran untuk mengoptimalkan hukum dalam sebuah Negara. Dalam penulisan ini upaya optimalisasi hukum hanya dilihat darai budaya demokrasi. Untuk memahami upaya optimalisasi hukum dalam budaya demokarasi, maka sebaiknya pahami pula apa itu demokrasi. Setelah memahami hukum dari bebrapa pengertian diatas, maka berikut pengertian demokrasi

Ditinjau dari etimologi, demokrasi berasala dari demos yang berarti rakyat dan cratein yang berarti memerintah. Jadi democratie adalah pemerintahan oleh rakyat. Abraham Lincoln, presiden AS bahwa demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (democracy is government of the people, by the people, and for the people). (Padamo Wahyono, Teuku Amir Hamzah: 1966: 153).[4]

Dalam pemerintahan demokrasi terdapat unsur-unsur penegak demokrasi yaitu Negara hukum, masyarakat madani, infrastruktur politik, dan pers yang bebas serta bertanggung jawab. Selain itu dalam budaya demokrasi terdapat norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis yaitu pentingnya kesadaran akan pluralisme, musyawarah, pertimbangan moral, pemufakatan yang jujur dan sehat, pemenuhan segi-segi ekonomi, kerjasama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masing-masing.

Setelah memahami arti hukum dan demokrasi, maka jika dikaji di Negara Indonesia bisa dilihat bahwa Indonesia adalah Negara demokrasi dan demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi pancasila. Menurut teori diatas salah satu unsur demokrasi adalah Negara hukum. Indonesia jelas Negara hukum karena dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar 1945  mengenai sistem pemerintahan Negara yaitu:

  1. Indonesia ialah Negara yang berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat). Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (Machtsstaat).[5]

2. Sistem konstitusional

Pemerintahan berdasarkan atas system konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas).(Miriam Budiardjo.Dasar-Dasar Ilmu Politik.209:106)

Pernyataan diatas merupakan suatu yang menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang menganut demokrasi konstitusional, namun dalam kelanjutannya yang menegaskan kembali Indonesia adalah Negara hukum yang menganut demokrasi tertuang dalam UUD 1945 dalam system ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen 2002.

Rumusan kedaulatan ditangan rakyat menunjukkan bahwa kedudukan rakyatlah yang tertinggi dan paling sentral, rakyat adalah asal mula kekuasaan Negara dan sebagai tujuan kekuasaan Negara, oleh karena itu “Rakyat” adalah merupakan paradigma sentral kekuasaan Negara. [6]

Diatas dikatakan bahw tujuan dari kekuasaan Negara adalah rakyat. Rakyat yang mempunyai kedudukan tinggi dalam sebuah Negara seharusnya bisa menikmati kesejahteraan, kedamaian, keamanan dalam Negara tersebut. Hal itu jelas sangat dipengaruhi oleh tegak apa tidaknya hukum dinegara tersebut.

Negara hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Negara yang kaya akan perbedaan, perbedaan akan suku, ras, bahasa, budaya, seni dan yang lainnya. Kekayaan alam yang begitu sangat berlimpah berada di Negara ini. Keindahan alam yang begitu mempesona mampu memanjakan mata kita, yang berada di darat, gunung bahkan dasar laut ada di Negara ini. Karena letak wilayahnya yang berada di garis khatulistiwa membuat Negara ini menjadi Negara yang subur, kesuburan Negara juga dipengaruhi oleh banyak gunung berapi yang aktif di wilayah Negara ini.

Negara tersebut adalah Negara INDONESIA. Indonesia adalah Negara kepulauan yang begitu luas. Seharusnya kekayaan alam Indonesia mampu menjadi peluang untuk membawa bangsa dan Negara Indonesia kea rah kehidupan yang sangat baik. Karena jika dilihat ada kelebihan Indonesia yang sangat menakjubkan yaitu Negara ini punya pertambangan emas terbesar dengan kualitas terbaik di dunia,kedua Negara ini punya kandungan Gas alam terbesar di dunia,ketiga Negara ini punya hutan tropis terbesar di dunia,keempat Negara ini punya lautan terluas di dunia,kelima Negara ini punya jumlah penduduk terbesar ke 4 di dunia,keenam Negara ini memiliki tanah yang sangat subur,dan ketujuh Negara ini punya pemandangan yang sangat eksotis yang tidask dimilki Negara lain di dunia.[7]

Luar biasa sekali bila dilihat kelebihan Negara Indonesia dari kekayaan alamnya maupun jumlah penduduknya. Bila melihat situasi kondisi Negara dan bangsa Indonesia saat ini sungguh sangat ironi sekali, sungguh sangat memprihatinkan kondisi kondisi bangsa dan Negara ini baik dari bawah yaitu rakyat dan dari atas mereka yang duduk di bangku pemerintahan, mereka yang menjadi wakil rakyat menjadi wadah untuk tegaknya hukum di Negara ini.

Indonesia sebagai Negara hukum dan demokrasi bila di lihat dari segi tegak dan tidaknya hukum dan para penegak hukumnya dari teori di atas masih jauh dari kata baik, itu terbukti dari bebrapa kasus yang melibatkan orang-orang di pemerintahan yang melakukan kejahatan yang sangat merugikan Negara dan rakyat dimana kasusnya belum tuntas bahkan menggantung entah bagaimana akhir dari kasus tersebut.

Di Negara yang begitu kaya ini ternyata banyak di selimuti oleh kasus-kasus yang menimpa para penegak hukum yang seharusnya mereka duduk dibangku pemerintahan menjadi prantara, pahlawan untuk membawa bangsa dan Negara ini menuju kearah yang lebih baik.

Sebagai Negara demokrasi, Indonesia seharusnya mempunyai pandangan hidup yang demokratsis pula, agar bangsa dan Negara ini tidak terjerat dalam kemiskinan, kemelaratan, bahkan merendahnya moralitas bangsa.

Sebagai Negara yang menjunjung tinggi hukum seharusnya mampu menegakan keadilan memberantas kejahatan dengan sama rata tanpa pandang bulu, menghukum mereka yang berbuat kejahatn sesuai dengan peraturan-peraturan yang sudah jelas tertera dalam undang-undang. Tetapi mengapa Negara Indonesia begitu sangat sulit spertinya dalam menangani kasus-kasus hukum yang besar yang melibatkan mereka yang duduk dipemerintahan?.semakin banyaknya kasus korupsi, mafia pemilu , mafia pajak dan kasus-kasus yang lainnya yang semakin merajalela di indonesi dari dulu hingga sekarang ini membuat sebuah tanda Tanya besar akan penegakkan hukum di Indonesia.

Yang sangat disayangkan adalah kasus korupsi yang banyak terjadi di Indonesia ini ternyata banyak melibatkan orang-orang yang mempunyai peran penting dalam politik negara Indonesia. Misalnya saja kasus korupsi yang menjerat dirjen pajak gayus tambunan, yang dalam penyelesaian kasusnya begitu sangat rumit bahkan hukuman yang dijatuhkan pada gayus tambunan pun tidak sesuai dengan kejahatannya yang telah merugikan Negara, selain kasus gayus tambunan. Kasus bank Century yang sampai sekarang ini tidak lagi terdengar kabarnya mau dibawa kemana kasus korupsi ini, belum selesai kasus century terkuak juga kasus korupsi yang menjerat anggota partai demokrat yang menjabat sebagai bendahara umum di partai Demokrat yaitu Nazzarudin,penyelesain kasusnya begitu sangat berbelit-belit, itu membuktikan bahwa dalam kasusnya memang banyak meliabtkan orang-orang penting di pemerintahan.[8]

Kasus-kasus korupsi diatas hanya sebagian kecil saja yang mempertanyakan akan penegakan hukum di Indonesia, bila di kaji lagi lebih dalam masih banyak kasus kasus hukum di Indonesia yang melibatkan orang-orang yang mempunyai peran penting dalam politik Indonesia. Ketidakjelasan dalam penyelesain kasus-kasus hukum di Indonesia mejadi bukti bahwa begitu masih lemahnya penegakkan hukum di Indonesia. Meskipun negar ini adalah Negara demokrasi namun itu semua bukanlah jaminan untuk bisa dengan cepat membawa kehidupan bangsa dan Negara ke arah yang lebih baik.

Namun, jelas lemahnya penegakkan hukum di Indonesia dalam budaya demokrasi saat ini tidak saja karena factor aparat hukumnya, namun para manusianya sendiri pun menjadi factor dalam penegakkan hukum di Indonesia. Manusia Indonesia masih kurang dalam kualitasnya. Di era globalisasi sekarang ini akan banyak masalah dan tantangan untuk Indonesia ke depannya. Sekarang ini peningkatan kualitas manusia di Indonesia perlu di perhatikan lebih jauh lagi baik dari segi pendidikan, dan yang lainnya. Karena sungguh sangat ironi Negara yang kaya akan kekayaan alamnya masih saja miskin?. Masalah bagi kita sebagai manusia Indonesia adalah untuk berpikir mengapa negeri yang miskin sumber alam seperti jepang, hongkong, singapura, Nederland, bisa jadi kaya, tetapi kita yang kaya dengan sumber alam tetap miskin?.[9]

Diatas telah di jelaskan beberapa kelebihan Negara Indonesia dibandingkan dengan Negara lain, berikut juga ada beberapa kelebihan di Indonesia yang dimana kelebihan ini menjadi bukti belum

optimalnya hukum dalam budaya demokrasi di Indonesia. Ada 20 kelebihan yang tidak dimiliki oleh Negara lain hanya Indonesia yaitu:

1. cuma di Indonesia seseorang bisa punya KTP lebih dari 1

2. cuma di Indonesia seseorang bisa punya SIM tanpa test

3. bahkan. cuma di Indonesia seseorang bisa nyetir tanp apunya SIM

4. cuma di Indonesia jumlah barang elektronik yang beredar lebih banyak dari barang elektronik yang legal

 5. cuma di Indonesia anak SD bisa beli rokok

 6. Cuma di Indonesia pemerintahnya murah hati.bagi-bagi pulau,lagu daerah,sampe tarian daerah gratiss!!!

7. cuma di Indonesia segala urusan bisa beres pake uang!

8. cuma di Indonesia kita bisa buang sampah dimana-mana tanpa denda

9. cuma di Indonesia kita bisa naik angkutan umum tanpa harus nunggu di halte.dimana aja bisa(asal ga ad polisi)

 10. cuma di Indonesia makanan-makanan bekas dan kadaluwarsa bisa disulap jadi makanan siap jual lagi

11. cuma di Indonesia kita bisa off road di jalan raya

 12. cuma di Indonesia pesawatnya ga di apa-apain bisa jatuh

 13. cuma di Indonesia,jembatan baruuu banget jadi,mur bautnya udah pada ilang buat di loakin

 14. cuma di Indonesia jalan raya,bisa jadi kolam renang

 15. cuma di Indonesia ada orang bisa nyebrang di jalan tol

 16. cuma di Indonesia kita bisa lesehan di atas kereta api yg lagi jalan

 17. cuma di Indonesia orang ga lulus kuliah bisa jadi presiden.

 18. cuma di Indonesia kita bisa nonton DVD dengan kualitas bagus hanya dengan membayar Rp.7000! malahan ada yang Rp.6000

 19. cuma di indonesia, koruptor dihukum se ringan ringannya

 20. cuma di indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat yg tidak pernah memperjuangkan nasib rakyatnya.(http://forum.vivanews.com/aneh-dan-lucu//144723-inilah-kelebihan-indonesia-dar-negara-asing-html, sabtu 24-12- 2011 pkl. 14:04)

Luar biasa sekali Negara Indonesia ini. Bangsa Indonesia sekarang ini harus berjuang lebih keras lagi untuk mampu menjadi bangsa yang berkualitas yang bisa membawa Negara kearah yang lebih baik lagi. Bangsa Indonesia masih dalam tahap proses menuju kearah bangsa yang berbudaya, berkarakter, kuat serta berkualiatas dan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia luar.

Kondisi bangsa saat ini dapat dipaparkan sebagai berikut: keadaan bangsa Indonesia sejak tahun 1997/1998 dilanda krisis multidimensi yang dampaknya sedang kita alami hingga saat ini dan tak kunjung selesai, berawal dari budaya krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, kepercayaan kepemimpinan, dan yang sangat fatal adalah adanya krisis dan moral yang mempunyai dampak berkelanjutan sampai hari ini, krisis yang semula merupakan krisis identitas menjadi lebih dalam karena menyangkut masalah hati nurani yang mencerminkan adanya krisis karakter, terlebih lagi adanya krisis yang berkaiatan dengan jati diri.[10]

Untuk optimalisasi hukum dalam budaya demokrasi memang tidak akan semudah membalik tangan, waktu dan proses yang sangat panjang adalah jalan menuju kesana, dalam perjalanannya banyak bebrapa factor yang akan berpengaruh untuk arah kedepannya, salah satu factor pentingnya adalah pemerintahan yang berwibawa,  adil, tidak pandang bulu, tidak hanya memntingkan individu, menjaga kedamaian, keamanan Negara dan yang lainnya. Indonesia merindukan dan menanti sosok yang seperti itu unuk memegang pemerintahan.

Untuk itu salah satu upaya yang harus dilakukan Negara Indonesia dalam rangka untuk mengoptimalisasikan hukum dalam budaya demokrasi adalah pendidikan karakter. Langakah pemerintah baru-baru ini yang mengembangkan pendidikan karakter bangsa merupakan langkah baik untuk menuju kesejahteraan. Karena pendidikan karakter awal untuk membentuk manusia menjadi yang lebih baik.

Pendidikan karakter berpijak dari karakter dasar manusia, yang bersumber dari nilai moral universal (bersifat absolute) yang bersumber dari agama yang juga disebut sebagai The Golden Rule. Pendidikan karakter dapat memiliki tujuan yang pasti, apabila berpijak dari nilai-nilai karakter dasar tersebut. Menurut para ahli psikolog, beberapa nilai karakter dasar tersebut adalah: cinta kepada Allah dan ciptaann-Nya (alam dengan isinya), tanggung jawab, jujur, hormat dan santun, kasih sayang, peduli dan kerja sama, percaya diri, kreatif, kerja keras dan pantang menyerah, keadilan dan kepemimpinan; baik dan rendah hati, tolerasni, cinta damai dan cinta persatuan.[11]

Itulah langkah yang harus terus dikembangkan oleh pemerintah Indonesia untuk optimalisasi huku dalam budaya demokrasi. Semua upaya dalam mensejahterakan bangsa dan menegakkan hukum dalam Negara serta memajukan Negara untuk mampu bersaing dengan dunia luar bermula dari manusianya. Apakah manusianya berkualitas apa tidak. Dan langakah untuk menjadikan manusia berkualiatas salah satunya dalah dengan mengembangkan pendidikan karakter. Langkah untuk mengembangkan pendidikan karakter pasti akan membutuhkan waktu dan proses yang panjang dan akan dihadapkan pada maslah serta tantangan dari dalam maupun dari luar, namun semua itu takkan sia-sia bila terus berusaha dan selalu berjuang dalam mengembangkannya Negara Indonesia pasti akan menjadi Negara dan bangsa yang sejahtera yang mampu mengoptimalisasikan hukum dalam budaya demokrasi.

DAFTAR PUSTAKA

Budiardjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia. 2009.

Husen, Achmad.Dr. M.pd., Muhammad Japar, Dr. M.si., Yuyus Kardiman, M.pd. Model Pendidikan Karakter. UNJ. 2010

Kaelan Prof. Dr. M.s.,Achmad Zubaidi, M.si. Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: Paradigma. 2007.

Lubis, Mohtar. Manusia Indonesia. Jakarta: Inti Idayu PRESS. 1986.

Soedarsono, Soemarno. Membangun Kembali Jati Diri Bangsa. Jakarta:Elex Media Komputindo. 2008

Soeroso, SH. Pengantar Ilmu Hukum. Jakrta: Sinar Grafika. 2006.

Solihatin, EtiN Dra. M.pd. Ilmu Negara. Unj: Lab. Sospol PRESS. 2010.

Akses Internet

http://www.overfame.com/2011/05/7-kelebihan-indonesia-yang-tidak-di-miliki-negara-lain-93771, sabtu 24 desember 2011 pkl. 11:39

www.scribd.com/doc/57720516/supremasi-hukum-kel., sabtu, 24 desember 2011 pkl. 13:43

http://forum.vivanews.com/aneh-dan-lucu//144723-inilah-kelebihan-indonesia-dar-negara-asing-html, sabtu 24 desember 2011 pkl. 14:04

 

 

 

 

 

 

Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Optimalisasi Hukum dalam Budaya Demokrasi

 

Rini Suparmiati

4115106827

PPKN Non Reguler 2010

Ilmu Sosial Politik

Fakultas Ilmu Sosial

 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

2011


[1] Soeroso.pengantar ilmu hukum.jakarta.2006:sinar grafika. Hal.25-26

[2] Ibid. hal.26

[3] Soeroso, Op.Cit. hal. 31-32

[4] Etin Solihatin. Ilmu Negara. UNJ.2010:Laboratorium Soial Politik, hal. 41

[5] Miriam Budiardjo. Dasar-Dasar Ilmu Poliik. Jakarta.2009: Gramedia Pustaka Utama, hal. 106

[6] Kaelan dan Achmad Zubaidi, Pendidikan Kewarganegaraan (Yogyakarta.2007: Paradigma), hal. 70

[8] www.scribd.com/doc/57720516/supremasi-hukum-kel. (diakses: sabtu, 24-12-11.pkl 13:43)

[9] Mohtar Lubis.Manusia Indonesia.jakarta.1986:Inti Dayu PRESS

[10] Soemarno, Sudarsono.Membangun kembali jati diri bangsa.jakrta.2008:Elex Media Komputindo.hal 5-6

[11] Acmad Husen, Muhammad Japar, dan Yuyus Kardiman.Model Pendidikan Karakter.jakrta.2010:unj.hal.21

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s